Anas: Belanda Tak Hargai SBY dengan Proses Tuntutan RMS

Jakarta - Sikap Presiden SBY yang membatalkan kunjungan ke Belanda dan menjadwal ulangnya adalah tindakan yang tepat. Pemerintah negeri kincir angin dinilai terlalu memberi ruang bagi kelompok Republik Maluku Selatan (RMS).

"Dengan diprosesnya tuntutan RMS oleh pengadilan Belanda itu jelas sebagai sikap tidak menghargai kunjungan dan kehadiran Presiden SBY ke Belanda," ujar Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum kepada detikcom, Selasa (5/10/2010).

Dia menjelaskan, marwah presiden harus dijaga. Harga diri bangsa pun juga harus ikut dijaga dalam pergaulan bilateral maupun multilateral.

"Apalagi Belanda adalah negara yang sebenarnya terlalu banyak "berutang sejarah" dengan Indonesia," imbuhnya.

Semestinya Belanda bisa lebih peka terhadap kondisi tersebut, apalagi yang mengundang Presiden RI ke Belanda adalah mereka.

"Mestinya pihak Belanda lebih sensitif dan bertindak maksimal untuk menjaga hubungan baik antara Indonesia dan Belanda," tutupnya.

Seperti diberitakan, kort geding (prosedur dipercepat-red) permohonan untuk penangkapan Presiden RI dimasukkan ke Pengadilan Den Haag, Selasa hari ini, sehari sebelum kedatangan presiden.

John Wattilete dari RMS berkeyakinan bahwa pengadilan akan mengeluarkan putusan sebelum atau selama kunjungan presiden RI masih berlangsung.

Informasi yang diperoleh detikcom, kunjungan presiden juga akan dimanfaatkan RMS untuk menarik perhatian dengan menggelar demonstrasi di alun-alun Malieveld, Den Haag, pada Kamis (7/10/2010).